BANJARMASIN, wasaka.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), menyusul evaluasi indikator kinerja yang disampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Pertahanan RI.
Komitmen tersebut disampaikan Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur H. Muhidin saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Dekonsentrasi yang digelar di Banjarmasin, Rabu (24/6).
Rakor dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam RI, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta.
Dalam paparannya, Syarifuddin menegaskan Pemprov Kalsel memahami bahwa penilaian indikator GWPP menuntut penguatan pada sejumlah aspek, mulai dari kebijakan dan mekanisme koordinasi, implementasi program di lapangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, hingga kapasitas kelembagaan perangkat daerah.
Sebagai respons, Pemprov Kalsel menyiapkan lima langkah penguatan. Pertama, memperkuat koordinasi melalui forum pusat dan daerah yang dilakukan secara terstruktur dan berkala. Kedua, mengintegrasikan data pembangunan ke dalam sistem data terpadu yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
Langkah ketiga adalah digitalisasi pengendalian melalui platform monitoring berbasis real-time. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih menyeluruh, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang dilakukan setiap triwulan.
“Kelima langkah tersebut akan ditopang oleh sistem peringatan dini yang memungkinkan setiap deviasi program terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Syarifuddin.
Ia menjelaskan, sistem tersebut diawali dengan input data realisasi, dilanjutkan pemantauan risiko dan potensi deviasi, pemberian notifikasi dini untuk percepatan tindak lanjut, hingga menghasilkan rekomendasi bagi pengambilan keputusan secara tepat waktu.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menghasilkan sejumlah capaian pembangunan di Kalimantan Selatan. Di sektor kesehatan dan pendidikan, akses layanan dasar serta kualitas sumber daya manusia terus mengalami peningkatan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah terus diperluas, ketahanan pangan diperkuat melalui optimalisasi lahan pertanian sebagai bagian dari lumbung pangan nasional, serta pengendalian banjir dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengairan dan langkah-langkah mitigasi bencana.
Pemprov Kalsel juga terus mendorong peningkatan iklim investasi dan transformasi digital, termasuk pengembangan Geopark Meratus sebagai warisan dunia.
Meski demikian, Syarifuddin mengakui pelaksanaan dekonsentrasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Sinkronisasi kebijakan yang belum sepenuhnya selaras kerap memicu keterlambatan implementasi program.
Selain itu, integrasi data antarinstansi masih belum seragam, keterlambatan pelaporan menghambat proses evaluasi, dan sistem pengendalian belum sepenuhnya mampu menekan deviasi realisasi fisik maupun keuangan.
“Koordinasi yang belum optimal juga berpotensi menimbulkan duplikasi program, sementara hasil pengawasan belum selalu ditindaklanjuti secara maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan tersebut bersumber dari berbagai faktor internal, antara lain kompleksitas koordinasi antarperangkat daerah, perbedaan prioritas pembangunan, kapasitas sumber daya manusia yang beragam, serta kualitas data yang belum sepenuhnya seragam.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan, serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel atau yang mewakili, di antaranya Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, Bappeda, Dinas PUPR, Inspektorat, BPKAD, dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel.(mey)
