JAKARTA, wasaka.id – Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 untuk melayani aduan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 24 jam, Senin (17/11).
“Peluncuran ini dalam rangka memenuhi hak-hak anak Indonesia, mereka bisa mengadukan tentang menu, layanan MBG, dan lain sebagainya. Masyarakat umum juga bisa mengakses layanan ini. Pengaduan ke Sahabat SAGI akan dilayani oleh 127 orang dari BGN selama 24 jam,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana seperti dikutip dari Antara, Rabu (19/11).
Dadan menjelaskan selama ini masyarakat banyak yang menuntut akses MBG dengan menu seimbang, baik itu melalui media sosial (medsos) maupun media massa. Untuk itu, Sahabat SAGI 127 hadir untuk memberikan kanal yang cepat dan responsif menanggapi aduan dari masyarakat.
“Pasti banyak temuan di medsos, misalnya anak-anak yang meminta menu-menu tertentu dalam MBG. Oleh karena itu kita harus memberikan akses kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Hadiri Puncak Apresiasi Nasional 2025, Bunda PAUD Tanah Bumbu Dukung Wajib Belajar 1 Tahun Pra-Sekolah
Pada kesempatan tersebut BGN juga meluncurkan Kampanye Nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia sebagai salah satu langkah pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, dimana pada tahun 2045 mendatang jumlah penduduk diperkirakan dapat mencapai 324 juta.
“Orang Indonesia masih tumbuh enam jiwa per menit, tiga juta per tahun, dan masih akan tumbuh sampai 324 juta di tahun 2045. Seperti diketahui, sebagian besar mereka lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata sembilan tahun, maka tidak heran kalau 60 persen tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang dan 60 persen jarang minum susu karena tidak mampu beli susu,” kata Dadan.
Oleh sebab itu, lanjut dia, negara hadir untuk memberikan akses atas makan bergizi dengan menu seimbang, sehingga kampanye nasional MBG untuk hak anak Indonesia menjadi penting.
“Sekarang kita sudah bisa membentuk 15.267 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melayani 44 juta lebih penerima manfaat, dan saya kira ini baru 53 persen. Kita masih harus mengejar 47 persen lagi untuk bisa menerima haknya,” tutur Kepala BGN Dadan Hindayana.(mey/sumber)
Sumber: liputan6.com
