JAKARTA, wasaka.id – H. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2025-2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
Selain Muhidin dan Hasnur, Presiden Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
Setelah pelantikan, Gubernur Kalsel H. Muhidin yang didampingi istri Hj. Fathul Jannah dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman juga didampingi istri drg Hj. Ellyana Trisya menyempatkan untuk mengabadikan momen foto bersama.
“Alhamdulillah, hari ini kami dilantik dan sebelumnya, saya dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekarang, dilantik bersama-sama dengan seluruh kepala daerah yang merupakan bagian sejarah Indonesia,” tutur Muhidin didampingi Hasnuryadi Sulaiman.
Kemudian, Gubernur H. Muhidin mengatakan setelah dilantik akan menyiapkan diri mengikuti kegiatan Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang. Sejak besok, nantinya sebagai kepala daerah yang terpilih siap menjalani latihan selama 8 hari sejak 21-28 Februari.
Dia menerangkan Pemprov Kalsel sepenuhnya mendukung program pemerintah pusat, salah satunya makan bergizi gratis.
“Program makan gratis kan tidak dibebankan ke pemerintah daerah. Sementara, provinsi diperintahkan oleh Presiden agar memperhatikan sekolah-sekolah,” ucapnya.
Baca Juga : Jelang Dilantik Sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin-Hasnur Jalani Tes Kesehatan
Oleh karena itu, Pemprov Kalsel, sebutnya mengecek sekolah-sekolah di Banua agar tersentuh program tersebut. Gubernur H. Muhidin menambahkan, pihaknya ingin sekolah yang tidak layak segera diperbaiki.
“Mungkin di daerah, Wakil Gubernur dulu yang menangani urusan kantor. Setelah kegiatan Retreat, kita akan memimpin bersama-sama sesuai tagline kita Bekerja Bersama, Merangkul Semua,” pungkasnya.
Baca Juga : Hitung Cepat di 3.104 TPS, Perolehan Suara Muhidin-Hasnur Melesat Jauh dari Acil Odah-Haji Zanie
Retret kepala daerah bertujuan lebih cenderung berfokus pada pembekalan kepala daerah itu sendiri. Salah satunya berkaitan dengan adanya perspektif dari pemerintah daerah atau pemda terkait kebijakan dari pusat.
Terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran. Kemudian tujuan retret atau pembekalan kepala daerah juga dimaksudkan agar setiap kepala daerah memahami program-program pemerintah pusat.
Hal tersebut dianggap penting untuk dilakukan sebagai upaya agar dapat membangun sinergi maupun keakraban kepala daerah yang satu dengan lainnya. Inilah yang membuat retret kepala daerah dianggap perlu untuk dilakukan.(ran)
