JAKARTA, wasaka.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang. Sehingga, pembangunan gedung dan ekosistem parlemen bakal dikebut.
Salah satunya , melalui kucuran dana sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN tahap dua ini. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada gedung legislatif dan yudikatif beserta huniannya.
“Kemudian yang tahap kedua ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan (IKN) menjadi Ibu Kota Politik,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).
“Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif. Jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, kantor-kantor dan huniannya,” sambung dia.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu mengatakan sebelumnya sudah ada desain soal kawasan bangunan yudikatif dan legislatif. Namun, Presiden Prabowo meminta ada peninjauan kembali rancangan awal yang sudah dibuat.
“Beliau minta di-review lagi, kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti itu bisa diarahkan oleh bapak Presiden tentang kedepannya,” urai Basuki.
Baca Juga : Prabowo Pamer Tiket Pesawat hingga Biaya Haji Turun dalam 100 Hari Kerja Kabinet
Dia menjelaskan, dana Rp 48,8 triliun bersumber dari APBN untuk pembangunan tahap 2 periode 2025-2029. Selain ekosistem parlemen, sana itu akan digunakan untuk membuka akses menuju IKN kawasan WP 2.
“Termasuk juga dalam Rp 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, menyerahkan kepada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN,” pungkas Basuki.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Angkanya mencapai Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan hal tersebut. Angka itu telah disepakati dalam Rapat Terbatas antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri terkait.
“Tadi bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan dan menyampaikan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun kedepan,” kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Dia menjelaskan ini jadi pembangunan IKN tahap dua. Pada tahap pertama, proyek IKN dimulai pada 2022-2024 yang telah membuahkan sejumlah infrastruktur dasar dan gedung di IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
AHY bilang, anggaran Rp 48,8 triliun tadi akan difokuskan untuk membangun gedung parlemen, baik untuk legislatif maupun yudikatif. Dia meminta setiap pihak mengawal ketat penggunaan anggaran tersebut.
“Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat, yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan dialokasikan agar kami khususnya OIKN bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen untuk legislatif dan juga untuk yudikatif,” tuturnya.
Menurutnya, APBN bukan satu-satunya sumber pendanaan pembangunan IKN. Dia membuka kesempatan pelaku usaha juga ikut terlibat dalam pembangunan Ibu Kota baru tersebut.(ran)
Sumber : liputan6.com
