BATULICIN, wasaka.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Pemkab Tanah Bumbu menerima Penghargaan TPAKD terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan. Penghargaan diberikan atas komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan di daerah.
Pada kesempatan itu, Bupati Andi Rudi Latif menerima langsung penghargaan TPKAD di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan kepada Tanah Bumbu.
“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa,” ujar Bupati.
Baca Juga : 250 Siswa di Tanah Bumbu Ikuti Tagana Masuk Sekolah untuk Edukasi Penanganan Bencana
Ia menegaskan bahwa percepatan akses keuangan merupakan bagian dari visi BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.
Menurutnya, inklusi keuangan tidak hanya soal layanan perbankan, tetapi juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi, pembiayaan produktif, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Keberhasilan Tanah Bumbu dalam memperluas akses keuangan, kata Bupati Andi Rudi Latif, juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan, lembaga keuangan mikro, dan pelaku UMKM lokal.
“Kita ingin memastikan masyarakat Tanah Bumbu bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, menabung, hingga memperoleh modal usaha. Dengan begitu, ekonomi daerah bisa tumbuh lebih kuat dan berkeadilan,” ujar Bupati.
Baca Juga : Desa Sarimulya Raih Juara Adipura Lokal Tanah Bumbu
Rakornas TPAKD 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi.
Dalam sambutannya, Airlangga menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Inklusi keuangan adalah indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dalam memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok,” ujarnya.
Sementara itu, Mahendra Siregar menambahkan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD di seluruh Indonesia agar mampu menjadi motor pemerataan ekonomi dan mendukung pembiayaan UMKM.(adv/zai)
