PARINGIN, wasaka.id – Komisi III DPRD Kabupaten Balangan terus menguatkan perannya memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai target.
Di bawah kepemimpinan Hafiz Ansyari, komisi ini mendorong pengawasan yang lebih terarah pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan lingkungan.
Komisi yang mengawasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komisi III memastikan kualitas pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta kesesuaian tata ruang. Hafiz Ansyari menegaskan bahwa pengawasan tersebut penting agar pembangunan yang dikerjakan pemerintah memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap pembangunan harus memiliki dampak yang benar-benar dirasakan warga. Itulah yang kami kawal,” ujarnya, Rabu (3/12).
Baca Juga : DPRD Balangan Perkuat Kerja Sama dengan 10 Instansi Optimalisasi Program Pembangunan
Selain itu, Komisi III juga fokus pada penyediaan hunian layak melalui pengawasan sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pada bidang Perhubungan, komisi menilai kualitas layanan transportasi dan keselamatan pengguna jalan.
Sejalan dengan perkembangan digital, Komisi III menangani urusan Komunikasi, Informatika, dan Persandian. Pengawasan diarahkan pada transparansi informasi publik serta keamanan data pemerintah daerah agar pelayanan makin efisien.
Bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian komisi. Berbagai program kesejahteraan, termasuk pemberdayaan desa, dipastikan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Tak berhenti di situ, komisi ini turut mengawasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pertanahan, serta lingkungan hidup. Komisi memastikan setiap kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak menimbulkan dampak merugikan.
Komisi III juga berperan dalam penguatan data statistik daerah yang menjadi dasar penting perencanaan pembangunan. Data yang valid dinilai mampu memperkuat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
Dengan tugas yang luas dan lintas sektor, Komisi III DPRD Balangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(adv/jaw)
