BATULICIN, wasaka.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat strategi komunikasi publik guna membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan efektivitas penyampaian informasi di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Public Communication Summit 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, mengikuti forum yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital”.
“Public Communication Summit 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat. Forum ini juga menegaskan pentingnya efektivitas penyampaian informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital,” ujar Bupati Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais.
Baca Juga : Ombudsman RI Sosialisasikan Peran dan Pengawasan Pelayanan Publik di MPP Tanah Bumbu
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan isu dan reputasi institusi.
Menurutnya, koordinasi dan sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi, termasuk menghadapi tantangan berupa disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berkembang melalui media sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai forum strategis untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik pemerintah sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam implementasi narasi tunggal pemerintah.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman strategi komunikasi publik di era digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, menciptakan sinergi pengelolaan isu melalui pembangunan narasi positif, serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga reputasi institusi.
Dalam forum tersebut, para peserta juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber nasional yang membahas berbagai tantangan dan strategi komunikasi publik di era digital.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dudy Rudianto, melalui materi “Membaca Common Sense Publik: Strategi Badan Komunikasi Pemerintah RI Mengelola Isu dan Reputasi Dalam Era Digital”, menekankan pentingnya memahami persepsi, emosi, dan perilaku publik sebelum menyusun strategi komunikasi. Menurutnya, komunikasi pemerintah yang efektif harus mampu membangun kepercayaan, mengurangi resistensi sosial, serta mendorong terciptanya dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, membawakan materi “Media, Gen Alpha dan AI”. Ia menjelaskan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini semakin dipengaruhi perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Selain itu, munculnya Generasi Alpha sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi digital menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam memanfaatkan berbagai platform komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Ani Natalia Pinem, melalui materi “Realita Komunikasi Publik Hari Ini”, mengulas tantangan komunikasi di tengah percepatan arus informasi. Ia menjelaskan bahwa kecepatan penyebaran informasi sering kali melampaui proses verifikasi, sementara tingkat kepercayaan publik harus terus dibangun melalui komunikasi yang konsisten, cepat, transparan, dan berbasis fakta.
Ani juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam merespons isu sejak tahap awal agar tidak berkembang menjadi krisis. Menurutnya, respons yang cepat, pesan yang selaras di berbagai kanal komunikasi, serta kehadiran pemerintah secara berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations, Jojo S. Nugroho, membahas pentingnya memahami perilaku audiens di era digital, khususnya generasi milenial dan Generasi Z yang memiliki karakteristik konsumsi informasi serba cepat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat saat ini lebih tertarik pada konten yang visual, relevan, dan mampu membangun keterikatan emosional.
Menurut Jojo, komunikasi publik yang efektif tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menarik perhatian dan membangun kedekatan dengan audiens. Transparansi, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan menghadirkan konten yang relevan dan tepat waktu menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi.
Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta juga mengikuti deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital sebagai bentuk kesepahaman dalam membangun komunikasi publik yang terintegrasi, kredibel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.(adv/zai)
