MARABAHAN, wasaka.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala, Akhdiyat Sabari, bertindak sebagai Pembina Upacara di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Senin (13/04).
Dalam amanatnya, Akhdiyat Sabari menyampaikan bahwa infrastruktur merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kualitas infrastruktur yang tersedia.
“Alhamdulillah, pada visi-misi Bupati, Bapak Bahrul Ilmi dan Pak Herman, infrastruktur tetap menjadi bagian utama. Kali ini infrastruktur yang ingin saya sampaikan adalah tentang jalan,” ujarnya.
Akhdiyat memaparkan bahwa jalan yang ditangani oleh Kabupaten Barito Kuala mencapai 750 km. Namun, saat ini masih terdapat 560 km jalan yang berstatus belum mantap. Standar layanan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi idealnya memiliki parameter kecepatan minimal 60 km per jam.
“Masih ada kurang lebih 560 km yang belum bisa kita tangani dengan baik. Untuk itu, saya selaku pimpinan Dinas PUPR memohon maaf. Mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih baik,” ucap Akhdiyat.
Baca Juga : Sekda H. Zulkipli Yadi Noor Resmi Tutup Seleksi Paskibraka Barito Kuala Tahun 2026
Ia menambahkan bahwa pihaknya terus menerima arahan dari Bupati mengenai pentingnya meningkatkan kualitas jalan di tengah tanggungan beban jalan yang belum mantap. Menurutnya, ketika target 560 km tersebut masuk dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), hal itu menjadi hipotesis yang harus dijawab dengan peningkatan kualitas sebagai antitesisnya.
“Jika dua parameter ini digabungkan, maka terjadilah yang disebut dengan intermati perbolik. Titik pertemuan antara kualitas dan panjang jalan yang bisa ditangani dengan dasar garis X berupa biaya, di situlah terbuka peluang untuk inovasi. Bapak Bupati juga memberikan pertimbangan untuk menggunakan galam kacapuri sebagai upaya menghubungkan garis tersebut,” jelasnya.
Baca Juga : Bupati Barito Kuala Lantik 25 Kepala Sekolah
Lebih lanjut, Akhdiyat mengapresiasi arahan pimpinan dan membuka peluang diskusi bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan inovasi tersebut, termasuk kolaborasi dengan Bapperida.
Selain inovasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, mulai dari alat, bahan, hingga manajemen. Salah satu kebutuhan mendesak saat ini adalah ahli hukum kontrak, oleh karena itu Ia menawarkan kepada ASN Pemkab Batola untuk bergabung di DPUPR.
“Dinas PU sampai saat ini belum memiliki ahli hukum kontrak. Untuk itu, kami membuka peluang kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berminat bekerja di bidang infrastruktur untuk bisa kami rekrut dan latih. Lulusan Sarjana Hukum maupun Sarjana Ekonomi bisa bergabung jika berminat membuka cakrawala kerja yang lebih menantang,” tambahnya.
Mengakhiri amanatnya, Akhdiyat menegaskan bahwa Dinas PUPR masih memerlukan banyak tenaga ahli di bidang konstruksi sipil, khususnya spesialisasi jalan, jembatan dan bangunan.
“Kepada Bapak dan Ibu yang memiliki latar belakang Sarjana Teknik Sipil, baik itu Teknik Sipil Kering maupun Teknik Sipil Basah, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami di Dinas PUPR,” pungkasnya.(adv/zai)
