KOTABARU, wasaka.id – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah (BAPPERIDA) menggelar rapat persiapan pelaksanaan rembuk stunting aksi 3 tahun 2025 di ruang rapat Pulau Inspirasi, Senin (14/4).
Rapat ini dipimpin Kepala DPPPAPPKB Ir.Sri Sulistiyani, dihadiri oleh sejumlah SKPD. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi dan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.
Rembuk stunting yang dilaporkan dalam aksi 3 adalah yang dilakukan di kabupaten/kota, dengan kewajiban pelaksanaannya sebanyak 1 kali setiap kabupaten/kota dapat melaksanakan rembuk stunting lebih dari satu kali setahun mempertimbangkan kemendesakan isu yang perlu diangkat serta kemampuan yang tersedia.
Sri Sulistiyani sebagai memimpin rapat mengatakan Rembuk stunting bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan forum penting untuk menyatukan persepsi dan menyusun rencana aksi yang terukur.
“Dengan adanya rapat ini setiap SKPD terkait menyampaikan program mengenai rembuk stunting,diharapkan seluruh pihak dapat lebih siap dan fokus dalam pelaksanaan rembuk stunting, sehingga program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Sri Sulistiyani.
Baca Juga : Pimpin Apel, Bupati Kotabaru Ingatkan ASN Disiplin Dalam Bekerja
Sementara itu, Plt.Kabid Statistik Rusmana menyampaikan kami berjalan sesuai dengan kegiatan di diskominfo,kami berperasln terhadap publikasi dan perencanaan termasuk pada pelaksanaan sosialisasi dan publikasi,ini tidak terlepas dari peran OPD untuk data yang harus valid.
“Program kedepan sosialisasi penyebaran percepatan penurunan stunting,”ucap Rusmana.
Hasil kegiatan rembuk stunting menjadi dasar gerakan penurunan kabupaten/kota melalui integrasi program yang dilakukan antar OPD penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat dan hasil yang diharapkan stunting adalah komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh bupati/walikota, DPRD, desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat dan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah dilakukan oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.(adv/rez)
