BATULICIN, wasaka.id – Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu memperketat aktifitas Tempat Hiburan Malam (THM) di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Pemadam Kebakaran (Damkar) Tanah Bumbu melakukan penyisiran intensif pada Rabu (14/1) sebagai langkah awal sebelum pendirian pos pengawasan terpadu di kawasan tersebut.
Operasi tersebut menyasar sedikitnya delapan lokasi yang sebelumnya masuk dalam daftar pengawasan dan diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik prostitusi terselubung. Petugas menyisir satu per satu bangunan yang selama ini kerap dikeluhkan warga.
Hasilnya, sebagian besar lokasi diketahui sudah tidak beroperasi secara terbuka. Namun, aparat menemukan adanya aktivitas tersisa yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi, terutama pada dini hari. Keberadaan aktivitas itu terungkap dari laporan rutin ketua RT yang melakukan patroli lingkungan.
Petugas mendapati modus operandi yang terbilang rapi, yakni menutup akses bagian depan bangunan, sementara pengunjung diarahkan masuk melalui jalur belakang yang tersamarkan.
Dalam penyisiran tersebut, aparat menemukan dua lokasi yang masih dihuni sejumlah perempuan. Dari dalam ruangan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa botol minuman keras bekas serta alat kontrasepsi yang mengindikasikan adanya aktivitas mencurigakan.
Perempuan yang berada di lokasi mengaku berprofesi sebagai pemandu lagu. Proses penertiban sempat berlangsung alot karena mereka menyampaikan keberatan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Alasannya, mereka belum memiliki tempat tinggal pengganti dan masih menyewa kamar di lokasi dengan biaya ratusan ribu rupiah per bulan.
Menanggapi kondisi tersebut, petugas memberikan tenggat waktu hingga 20 Januari agar seluruh penghuni mengosongkan bangunan secara mandiri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari pendekatan persuasif sebelum tindakan tegas dilakukan.
Kepala Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu, Syaikul Ansari, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengedepankan pembinaan dan pengawasan. Namun, jika pelanggaran terus berulang, penindakan lanjutan hingga pembongkaran bangunan tidak akan dikesampingkan.
Sementara itu, Kepala Desa Sarigadung, Kaspul Anwar, menyatakan dukungannya terhadap rencana pendirian pos pengawasan terpadu. Ia menilai keberadaan pos tersebut penting untuk menepis anggapan bahwa pemerintah desa membiarkan aktivitas THM ilegal berlangsung, terlebih laporan aktivitas hingga dini hari masih kerap diterima.(adv/zai)
