KOTABARU, wasaka.id – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026. Kesepakatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan di tengah kendala administrasi perkapalan.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., Kepala KSOP Kelas II Kotabaru – Batulicin diwakili Kepala Seksi (Kasi) Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Usman Pahero menyampaikan aspirasi nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi ini berdampak pada tertundanya aktivitas melaut dan meningkatnya biaya operasional.
Ia berharap adanya kepastian waktu penyelesaian serta peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi hal itu, Kepala KSOP Batulicin yang diwakili Kasi SHSK Afshal, menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Kotabaru Chairil Anwar Dukung Pengajuan RDTR Serongga ke Kementerian ATR/BPN
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani juga menyampaikan dukungan terhadap koordinasi lintas instansi dalam membantu penyelesaian persoalan administrasi kapal nelayan sekaligus mendukung pengawasan aktivitas pelayaran.
Dalam pembahasan, anggota DPRD turut menekankan pentingnya solusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Sebab, keterlambatan dokumen tidak hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan, di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan ini, diharapkan persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera dituntaskan sehingga kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga.(adv/rez)
