KOTABARU, wasaka.id – Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, Suriah menyayangkan jembatan penghubung antara Desa Desa Tanjung Semalantan, Kecamatan Pamukan Selatan segera bisa diselesaikan.
Harapan itu disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini akibat mangkraknya pembangunan jembatan yang belum rampung dengan biaya APBD tahun anggaran 2024.
Mulai beberapa kali dianggarkan, baru terealisasi di tahun 2024. Sayang pekerjaan fisik tidak sesuai harapan, lantaran kontraktor pekerjaan dianggap tak bonafide.
“Pemerintah daerah sudah beberapa kali menganggarkan, baru bisa terlaksana tapi justru tidak selesai. Ini harus jadi pelajaran,” terang Suriah kepada media.
Baca Juga : Anggota DPRD Kotabaru, M Zaini Berharap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Maksimal Terbantu dengan Program UHC
Suriah menekankan pentingnya sikap lebih selektif dari pemerintah daerah dan SKPD teknis dalam menentukan rekanan atau pihak ketiga.
“Banyak kontraktor hanya mengandalkan uang muka 30 persen tanpa memiliki kemampuan modal kerja yang memadai,” sambungnya.
“Begitu mereka terima 30 persen, langsung kerja. Tapi setelah uang muka habis, pekerjaan berhenti total. Ini yang terjadi di Tanjung Semalantan. Ke depan, kontraktor yang hanya bisa bekerja dengan modal uang muka sebaiknya tidak dipilih lagi. Bukan soal uang muka semata, tapi soal komitmen dan kapabilitas,” lanjut Suriah.
Diketahui, proyek jembatan tersebut diingatkan sebesar Rp17 miliar. Dengan nilai sebesar ini, Suriah menilai tidak cukup jika dikerjakan asal-asalan.
Ditambah lagi kondisi di lapangan, pembangunan tidak bisa selesai dalam dua tahun apabila tidak didukung perencanaan dan pengawasan yang matang.
“Masukan dari kepala desa sangat kami perlukan. Ini penting sebagai bentuk pengawasan dan kontrol bersama terhadap pelaksanaan program. Setelah dianggarkan, tugas kita adalah memastikan program tersebut menyentuh hingga ke pelosok desa,” tandasnya.(adv/rez)
