Home / Advertorial / Pemkab Balangan

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:09 WIB

Pemkab Balangan Ajukan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Sesuaikan Dampak Kebijakan Transfer Pusat

Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. (Foto: Istimewa)

Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. (Foto: Istimewa)

PARINGIN, wasaka.id – Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (20/7).

Dokumen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, yang membacakan sambutan Bupati Balangan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam sambutannya, Bupati Balangan menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal daerah, khususnya akibat kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pendapatan transfer ke daerah.

Menurutnya, hingga saat ini Kabupaten Balangan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah.

“Dengan berat hati kami sampaikan bahwa pada perubahan anggaran tahun ini, pemerintah pusat mengambil kebijakan memotong dana desa untuk cicilan Koperasi Merah Putih,” ujar Fakhriyanto saat membacakan sambutan Bupati.

Baca Juga : Pemkab Balangan Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dengan Empat Prioritas Pembangunan

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mengakibatkan Kabupaten Balangan mengalami pengurangan alokasi anggaran sekitar Rp54 miliar.

Selain itu, pada perubahan APBD tahun ini pemerintah daerah hanya memproyeksikan adanya peningkatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara komponen pendapatan lainnya tidak mengalami kenaikan.

“Konsekuensinya, kalau boleh kami katakan, tahun anggaran 2026 ini mengalami anomali atau kondisi yang sangat jarang terjadi, yaitu penurunan kemampuan anggaran sekitar 1,25 persen,” lanjutnya.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan agar tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita pilah lagi mana yang menjadi prioritas, mana yang bisa ditunda bahkan dibatalkan, dengan tetap memperhatikan perkembangan serta mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan,” katanya.

Meski dilakukan penyesuaian anggaran, pemerintah daerah menegaskan arah pembangunan tetap mengacu pada enam prioritas pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2026.

Prioritas tersebut meliputi pengembangan wilayah desa dan kota melalui pembangunan infrastruktur berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan, serta peningkatan kualitas birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(adv/wan)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Gelar Sidang Paripurna, Pemkab Balangan Catat Masukan dan Acuan DPRD Balangan

Advertorial

Berlangsung Meriah, Sinergi PLN dengan Stakeholders Sukseskan Jalan Sehat HUT ke-25 BUMN

Advertorial

Dirut PLN Pastikan Listrik di Semua Lokasi Penyelenggaraan KTT ASEAN Labuan Bajo Siap 100 Persen

Advertorial

Iqbal Saputra Asal Tanah Bumbu Berjuang dari Nol Hingga Sukses Membuka Lapangan Pekerjaan

Advertorial

Bupati dan Bunda Paud Kotabaru Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 di Siring Laut

Advertorial

Tanah Bumbu Gelar Bimtek Relawan SAPA Dorong Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak

Advertorial

Gedung Serbaguna “Mandala Bakti” Diresmikan, Desa Manunggal Rayakan HUT ke-42

Advertorial

Ketua DPRD Balangan Imbau Masyarakat Terus Jaga Kesehatan