PALANGKA RAYA, wasaka.id — PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan dalam memastikan pengelolaan aset dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan sesuai ketentuan hukum. Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Sinergi Hukum Mengawal Terang Negeri serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kamis (19/11).
Kegiatan ini dihadiri jajaran manajemen PLN Group Kalimantan Tengah, jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bersama Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus membangun langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin, menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai bentuk penguatan sinergi antara Korps Adhyaksa, PLN, dan para pemangku kepentingan di daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta penerapan tata kelola yang baik.
“Pembangunan ketenagalistrikan tentu harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan tata kelola yang baik,” ujar Hendrizal.
Baca Juga : Menyongsong Tahun Baru, PLN UPT Balikpapan Buka Wawasan Siswa tentang Dunia Kelistrikan
Ia berharap workshop dan kerja sama tersebut dapat memperkuat koordinasi, edukasi, serta langkah pencegahan dini terhadap berbagai potensi permasalahan hukum dalam mendukung penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut di tingkat operasional wilayah, dalam kesempatan yang sama dilaksanakan penandatanganan PKS antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Palangkaraya yang diwakili Manager UPT Palangkaraya, Eko Prasetyo, dengan Kejaksaan Negeri Palangka Raya yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Yunardi, S.H., M.H.
Kerja sama yang berlaku selama dua tahun tersebut mencakup koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pertukaran data dan informasi, pengamanan pembangunan strategis dan investasi ketenagalistrikan, hingga penelusuran dan pemulihan aset negara.
Manager PLN UPT Palangkaraya, Eko Prasetyo, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi landasan penting bagi unit dalam memperoleh pendampingan dan pertimbangan hukum, sekaligus memperkuat pengamanan pembangunan strategis serta pengelolaan aset transmisi di wilayah kerjanya.
“Kami menyambut baik kerja sama bersama Kejaksaan Negeri Palangka Raya ini. Melalui ruang lingkup kerja sama yang meliputi bantuan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, pengamanan pembangunan strategis, hingga penelusuran dan pemulihan aset, kami semakin optimistis pengelolaan aset jaringan transmisi dan gardu induk dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Baca Juga : Gerak Cepat Tangani Gangguan Satwa Liar Tanpa Pemadaman, PLN Perkuat Kesiapan Jelang Nataru
General Manager PLN UIP3B Kalimantan, Riko Ramadhano Budiawan, menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan dan operasional ketenagalistrikan berjalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
“Tugas kami adalah memastikan terang energi terus hadir bagi masyarakat dengan cara-cara yang berintegritas dan taat hukum. Sinergi bersama Kejaksaan se-Kalimantan Tengah dan BPN ini menjadi kekuatan bagi PLN dalam melakukan mitigasi risiko hukum sejak dini, mengamankan aset negara, serta memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Riko.
Melalui sinergi ini, PLN berharap koordinasi dengan Kejaksaan dan BPN semakin memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan aset serta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan tata kelola yang tertib dan sesuai regulasi, upaya menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.(adv/zai)













