PARINGIN, wasaka.id – DPRD Balangan menggelar rapat evaluasi menyoroti rendahnya tingkat realisasi anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebagian besar belum mencapai 50 persen.
DPRD Balangan menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Disampaikan anggota Komisi I DPRD Balangan, Ahmad Fauzi, kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus. “Perlunya perencanaan dan pengawasan yang lebih baik agar anggaran benar-benar memberi dampak,” ujarnya.
Selain masalah realisasi anggaran, DPRD juga menyoroti pendekatan pembinaan aparatur pelaksana teknis yang selama ini terpusat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar proses pembinaan dilimpahkan langsung kepada instansi-instansi terkait,” bebernya.
Baca Juga : DPRD Balangan Berikan Catatan dan Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Balangan TA 2024
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian DPRD. Salah satu potensi yang disoroti adalah pemanfaatan laboratorium daerah yang dinilai belum optimal. Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan kajian investasi keuangan secara lebih variatif.
“Laboratorium daerah bisa dioptimalkan, begitu juga dengan peluang investasi. Kita butuh pendekatan yang lebih variatif dalam menggali sumber PAD,” tambah Ahmad Fauzi.
Untuk efisiensi anggaran, DPRD merekomendasikan agar kegiatan yang tidak berjalan maksimal dievaluasi dan anggarannya dialihkan ke program-program yang lebih strategis serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, menyampaikan apresiasi atas peran DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan. “Tahun 2025 menjadi titik awal perjalanan kami dalam periode ini. Sinergi dan kesamaan pandangan dengan DPRD sangat penting agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ucapnya.
Rekomendasi DPRD ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun strategi perbaikan kinerja di tahun anggaran berikutnya.(adv/jaw)
