MARTAPURA, wasaka.id – Kemajuan teknologi dan digitalisasi saat ini membawa dampak postif dan negatif. Kondisi ini juga dikhawatirkan akan melunturkan budaya suatu daerah.
Kekhawatiran itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalsel, Hj. Syarifah Rugayah pada kegiatan Sosialisasi Propemperda, Rancangan Perda, Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper) di Desa Sungai Bakung, Kabupaten Banjar, Senin (16/1).
Syarifah Rugayah menyampaikan bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal merupakan salah satu solusi untuk menghadapi isu-isu strategis terkini di era digital.
Politisi partai Golkar Kalsel ini memandang penanaman kearifan lokal melalui lingkungan pendidikan sangat penting agar membekali generasi muda berakhlak berbangsa dan bernegara.
“Pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan yang berbasis kearifan lokal, sehingga diadakan muatan lokal di sekolah. Dengan adanya perda nomor 4 tahun 2017 tentang budaya banua & kearifan lokal ini, pemerintah berharap pendidikan di Kalimantan Selatan akan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas generasi muda,” ungkap Syarifah Rugayah.
Menurut dia, kearifan lokal dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran bagi siswa dalam mengembangkan karakter diri.
Namun kini tak sedikit adanya anggapan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan karakter, hanya bisa didapatkan di lingkungan sekolah saja, hal ini menjadi kekhawatiran Syarifah Rugayah.
“Perda ini berisi imbauan, anjuran, dan dorongan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan kearifan lokal bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.
Ia menambahkan, pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggungjawab orang tua dan masyarakat. Hal ini dikarenakan waktu anak berada di sekolah sangat singkat, sehingga diperlukan pemahaman bagi masyarakat tentang pendidikan yang wajib diberikan untuk anak.
Lebih lanjut Syarifah Rugayah menekankan pendidikan karakter harus terus digencarkan. Srikandi Golkar ini ingin adanya kerjasama antara sekolah dan orangtua siswa agar pelaksanaan pendidikan berbasis budaya banua dan kearifan lokal ini lebih efisien.
“Setiap sekolah harus memiliki komite atau perkumpulan orang tua murid yang memiliki struktur organisasi dan memberikan ruang untuk dialog antara orang tua murid. Hasil diskusi tersebut harus diterima dan dipertimbangkan oleh sekolah,” imbuh Syarifah Rugayah.(mey)
