BATULICIN, wasaka.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) kembali mencatatkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Kabupaten Tanah Bumbu mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan akuntabel.
Keberhasilan itu juga sejalan dengan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029, khususnya pada tata kelola pemerintahan yang adaftif, melayani, dan akuntabel.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja sama dan komitmen dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih bukan hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan terpercaya.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Baca Juga : Satu Dekade RS Marina Permata, Pemkab Tanah Bumbu Apresiasi Dedikasi Pelayanan Kesehatan
Penyerahan LHP LKPD merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah di Kalimantan Selatan perlu terus memperkuat pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk pada aspek pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran.
Selain membahas laporan keuangan pemerintah daerah, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, raihan opini WTP ke-13 ini menjadi momentum untuk terus memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.(adv/zai)
