KOTABARU, wasaka.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menegaskan komitmennya dalam membenahi kualitas pelayanan publik khususnya di Kabupaten Kotabaru.
Penegasan komitmen ini, menyusul dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Kotabaru Muhammad Rusli bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI), kemarin di Jakarta.
Bupati Kotabaru menegaskan, penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara profesional dan terukur. Kerja sama dengan Ombudsman RI ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru,” terangnya.
Baca Juga : Usai Teken MoU, Sekda Berharap Kotabaru Mendapat Opini Terbaik
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, kerjasa ini salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan.
Hal ini sejalan visi dan misi daerah menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak pada masyarakat.
Untuk kesepahaman bersama ditandatangani menitikberatkan pada sinergi kedua pihak dalam mendorong tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Untuk diketahui dalam kerjasama menargetkan beberapa poin antara lain, Peningkatan Standar dan Kualitas Layanan. Modernisasi proses administratif menjadi prioritas untuk meminimalisir birokrasi berbelit.
Pencegahan Maladministrasi
Program Desa Anti-Maladministrasi menjadi inovasi unggulan. Hingga Juni 2025, tercatat 18 desa di Kotabaru telah menyandang status tersebut.
Bahkan seluruh desa di Kecamatan Pulau Laut Utara ditetapkan sebagai kawasan desa anti-maladministrasi pertama di wilayah itu. Ombudsman Kalsel juga aktif mendampingi peningkatan kapasitas desa sejak 2024.
Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengaduan. Ombudsman memberikan pendampingan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, termasuk penguatan mekanisme melalui SP4N-Lapor.
Serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Bimtek dan pelatihan pegawai digencarkan untuk mendukung profesionalitas layanan, termasuk transformasi digital melalui pengelolaan website SKPD serta penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi.
Sekretaris Daerah Eka Saprudin menegaskan kolaborasi dengan Ombudsman merupakan wujud keterbukaan pemerintah daerah terhadap pengawasan eksternal.
“Kami siap bekerja sama untuk memajukan Kotabaru melalui pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Baca Juga : PPPK Paruh Waktu di Kotabaru Harapkan Ada Kenaikan Gaji
Kerjasama dengan Ombudsman Kalsel telah berjalan sejak 2023, termasuk penguatan desa anti-maladministrasi serta reformasi birokrasi melalui pelantikan pejabat fungsional dan peningkatan kapasitas ASN.
Sambung Eka, langkah Pemkab Kotabaru ini sejalan dengan agenda nasional Ombudsman RI dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik.
Di tingkat lokal, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari sosialisasi pencegahan maladministrasi oleh Inspektorat, digitalisasi sistem pajak daerah, hingga penguatan tata kelola berbasis teknologi informasi.
Data Ombudsman Kalsel mencatat ratusan aduan masyarakat setiap tahun, dengan dominasi sektor infrastruktur, perhubungan, administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya kolaborasi pengawasan yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan Ombudsman.
Dengan sinergi ini, Pemkab Kotabaru menargetkan terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, partisipatif, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan prima. Komitmen politik yang kuat, koordinasi solid antar-lembaga, dan partisipasi masyarakat diyakini menjadi kunci tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Terpisah, dikesempatan yang sama Pemkab juga mempersiapkan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 sebagai pijakan arah pembangunan 2025–2029, termasuk integrasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam RPJMD baru.(adv/rez)
