BATULICIN, wasaka.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggelar workshop budaya anti korupsi. Dengan tema “Implementasi Konsolidasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa”, Rabu (22/1/2025).
Workshop bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Tanah Bumbu.
Workshop dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, Abah Zairullah Azhar.
Bupati Zairullah menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan workshop ini. Sebagai langkah penting dalam mendukung pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menekankan bahwa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, penting untuk tidak hanya mengikuti prosedur yang berlaku. Tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan profesionalisme.
“Workshop ini sangat relevan dan penting untuk mendukung pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Zairullah.
Baca Juga : Pemkan Tanah Bumbu Gelar Rakor Persiapan Peringatan Hari Pahlawan
Bupati Zairullah juga berharap agar seluruh peserta workshop dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, diharapkan pemahaman mengenai regulasi dapat diperkuat, potensi risiko dapat diidentifikasi, serta kapasitas dan komitmen dalam mencegah korupsi dapat ditingkatkan.
Workshop ini merupakan langkah strategis menuju terwujudnya cita-cita bersama, yaitu Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius, dan Demokratis.
Sementara itu, Inspektur Tanah Bumbu, Yulian Herawati menambahkan tujuan dilaksanakannya workshop tersebut yakni. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya penerapan budaya anti korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Memberikan informasi dan strategi praktis dalam mencegah korupsi pada setiap tahapan pengadaan.
Memperkuat kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan pengadaan yang bersih dan transparan, serta agar stakeholder pengadaan dapat mengimplementasikan konsolidasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah peserta workshop terdiri dari unsur legislatif dan eksekutif dengan narasumber yakni Mina Ayu Roswyda (Fasilitator PBJ, Advosor PBJ, Arbiter Kontrak PBJ dan Pemberi Keterangan Ahli PBJ) dengan materi yang disampaikan yaitu Implementasi Konsolidasi PBJ pada Pemerintah Daerah.
Narasumber berikutnya, Saepuloh (Kepala Sub Auditorat Kalsel II BPK RI Perwakilan Kalsel) dengan materi yang disampaikan yaitu upaya pencegahan korupsi pada pelaksanaan PBJ.
Berikutnya, Sukartono (Kasubag Pelaksanaan PBJ Biro Administrasi PBJ Setda Provinsi Jawa Tengah) dengan materi Clearing House.
Hadir pada Workshop tersebut, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tanbu, Anggota DPRD Tanbu, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, dan lainnya.(adv/zai)
