PARINGIN, wasaka.id – DPRD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak, menyusul kekhawatiran terhadap lemahnya sistem perlindungan anak di daerah tersebut. Selama ini, penanganan kasus anak dinilai masih bersifat sektoral dan tidak memiliki pijakan hukum yang kuat.
Anggota Komisi III DPRD Balangan, Fathurrahman, menyatakan perlindungan anak tidak bisa terus bergantung pada kebijakan reaktif atau program jangka pendek.
“Sudah saatnya Balangan memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Ini bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak. Harus ada dasar hukum agar perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama yang terukur,” tegasnya, Selasa (5/8).
Baca Juga : Saiful Arif Ajak Warga Balangan Kibarkan Merah Putih Sepanjang Agustus
Menurut Fathurrahman, absennya regulasi daerah telah menyebabkan koordinasi antarinstansi menjadi lemah, sementara kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak terus bermunculan. Karena itu, DPRD menargetkan pembahasan Perda Perlindungan Anak masuk dalam prioritas legislasi tahun 2026.
Senada, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan, Abiji, menilai perlindungan anak harus dilandasi sistem yang bersifat permanen dan lintas sektor.
“Reaksi setelah kejadian tidak cukup. Harus ada pencegahan sejak dini melalui pendekatan terpadu antara DP3A, Dinas Kesehatan, dan layanan psikologis. Ini hanya bisa dilakukan kalau ada payung hukum yang jelas,” kata Abiji.
DPRD juga menekankan pentingnya partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam penyusunan Perda, agar regulasi tidak hanya bersifat formalitas.
“Perda ini harus dibentuk melalui proses partisipatif. Lembaga perlindungan anak, tokoh agama, pendidik, dan masyarakat sipil harus dilibatkan. Tujuannya agar regulasi ini benar-benar menyentuh persoalan di lapangan,” ujar Fathurrahman.
Ia menambahkan bahwa isu perlindungan anak bukan semata urusan birokrasi, tapi menyangkut masa depan daerah. “Kalau kita serius bicara tentang generasi penerus, maka langkahnya harus dimulai dari sekarang lewat kebijakan yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.(adv/jaw)
