BATULICIN, wasaka.id – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif melalui Kepala DP3AP2KB, Erli Yuli Susanti, mengatakan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan kependudukan di daerah.
Menurutnya, PJPK tersebut nantinya menjadi acuan dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kondisi dan dinamika kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu.
“PJPK ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Erli Yuli Susanti pada kegiatan ekspose penyusunan PJPK Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Tahun 2025–2029, Senin (11/5/2026) di Aula DP3AP2KB, Batulicin.
Baca Juga : Pemkab Tanah Bumbu Gelar Sosialisasi Aksi Rumah Damai untuk Wujudkan Desa Tertib, Aman, dan Harmonis
Baca Juga : Keberangkatan Jemaah Haji Tanah Bumbu Kloter BDJ 13 Resmi Dilepas, 356 Jemaah Menuju Tanah Suci
Penyusunan PJPK menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berorientasi pada peningkatan kualitas masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan kependudukan. Menurutnya, kerja sama lintas sektor akan memperkuat implementasi program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Ekspose tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir narasumber Prof. Dr. Suratno yang merupakan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Ia memaparkan berbagai aspek strategis dalam pembangunan kependudukan, mulai dari kualitas sumber daya manusia, pengendalian jumlah penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
Prof. Suratno menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung implementasi pembangunan kependudukan. Ia menyebut bahwa persoalan kependudukan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan keterlibatan semua pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Melalui kegiatan ekspose tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 dapat berjalan optimal dan menjadi pedoman strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berdaya saing di masa mendatang.(adv/zai)
