KOTABARU, wasaka.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat koordinasi guna memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang di Ballroom Hotel Grand Surya, Kamis siang (01/02).
Rapat koordinasi diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang kabupaten dan kota se Kalsel ini juga dihadiri Kabid. PMM Bappeda Kalsel, Rahmiyanti Janoezir dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad, serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kotabaru.
Pertemuan ini juga bertujuan meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.
Angga Priyadi, selaku Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Kalsel menjelaskan, tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44-6, 25. Provinsi Kalsel berada di nomor 2 (dua) persentase penduduk miskin terendah secara nasional.
“Provinsi Kalsel berada di nomor 2 terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin. Tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan selesai,” ujarnya.
Baca Juga : Wabup Kotabaru Hadiri RUPS Tahun Buku 2023 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2024
Semakin rendah kemiskinan, maka kata Angga Priyadi semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya.
“Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad menyampaikan selamat datang kepada rombongan Bappeda Provinsi se Kalsel yang mengikuti kegiatan ini dan berharap bagaimana bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Kalsel.
“Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD se Kalsel untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting,” beber Said Akhmad.
Baca Juga : Bupati Kotabaru Pastikan Pelayanan Berjalan Baik di Rumah Sakit Sengayam
Selain itu kata dia, Provinsi Kalsel khususnya Kotabaru program apa yang dilakukan untuk pengetasan kemiskinan ini harus disepakati bersama karena ini termasuk penilaian secara nasional. Dan apa bila kita tidak mempunyai perencanaan maka kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan,” ungkap Sekda Kotabaru.
Said Akhmad juga menyampaikan, pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Stunting, SPM dan Kawasan Pedesaan.(rud)
