Home / Advertorial / Berita Terkini / DPRD Balangan / News

Rabu, 8 Mei 2024 - 09:43 WIB

Ketua DPRD Ahsani Fauzan Bangga Pemkab Balangan Raih Opini WTP Sebanyak 11 Kali

Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Ahsani Fauzan (kiri), Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi (tengah) dan Bupati Balangan H Abdul (kanan) pada acara penyerahan opini WTP dari BPK. (Foto : Istimewa)

Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Ahsani Fauzan (kiri), Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi (tengah) dan Bupati Balangan H Abdul (kanan) pada acara penyerahan opini WTP dari BPK. (Foto : Istimewa)

PARINGIN, wasaka.id – Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan menyampaikan rasa bangga kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan yang kembali meraih opini wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

Wajar, opini tertinggi dari BPK tersebut diraih Pemkab Balangan 11 kali berturut-turut.

“Alhamdulillah, Pemkab Balangan Kembali meraih Opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2023 berturut-turut ke-11 kalinya. Kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Balangan dan semua pihak,” ujar Ahsani Fauzan, Rabu (8/5).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2023 diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi kepada Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsani Fauzan di Banjarbaru, Selasa (7/5/2024).

Ahsani Fauzan menambahkan, Opini WTP 11 kali berturut-turut ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk warga Bumi Sanggam yang menunjukan bahwa sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif sangat baik.

Ketua DPRD Balangan berharap tata kelola keuangan Pemkab Balangan yang baik dan dapat terus pertahankan.

Baca Juga : Raperda Pelestarian Kebudayaan Disahkan, Begini Pesan Bupati Balangan

Opini WTP sendiri diberikan karena menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi mengatakan, 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel telah menyajikan secara wajar, baik segi material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

“Semua sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau WTP. Kami harap, Pemda terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ujarnya.(jaw)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Meriahkan Bulan K3 Nasional, PLN Gelar Apel dan Beragam Kegiatan

Advertorial

Turnamen Minisoccer Basatu Cup 2025 Resmi Dibuka

Advertorial

Paparan RKA SKPD 2026, Pemkab Barito Kuala Fokus pada Program Prioritas dan Efektivitas Anggaran

Advertorial

Semangat HKN ke-61, Banjarmasin Perkuat Komitmen Pelayanan Kesehatan

Advertorial

Sinergi Dunia Usaha dan Pendidikan di Tanah Bumbu, Tingkatkan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja Kompeten

Advertorial

Pererat Silaturahmi, Pemkab Kotabaru Gelar Safari Ramadhan di Desa Mekarpura

Advertorial

Jalankan Amanat UU Perlindungan Data Pribadi, PLN Pastikan Data Pelanggan Aman dengan Sistem Terenkripsi

Advertorial

Darmawan Prasodjo dan Navigasinya Memimpin Transformasi Hijau Di Tubuh PLN