MARABAHAN, wasaka.id – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak, Rabu (21/5).
Salah satunya dengan mengikuti tahapan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Selidah, Marabahan.
Verifikasi itu merupakan bagian dari proses evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, guna mengukur sejauh mana pelaksanaan kebijakan dan program KLA di tingkat daerah.
Dalam kegiatan itu, lebih dari 50 peserta dari lintas sektor hadir dan berpartisipasi aktif, terdiri dari instansi pemerintah, lembaga vertikal, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta Forum Anak Daerah.
Partisipasi berbagai elemen masyarakat ini mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak serta membangun sistem perlindungan anak yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, telah mengirimkan surat undangan resmi kepada para pemangku kepentingan. Dalam surat tersebut, ia menekankan pentingnya kehadiran dan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam proses verifikasi ini.
“Mengingat pentingnya kegiatan ini, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan guna mendukung terwujudnya Kabupaten Barito Kuala sebagai Kabupaten Layak Anak yang optimal,” ujar Sekda.
Baca Juga : Bupati Bahrul Ilmi Serahkan Bantuan Tanggap Bencana Banjir di Tiga Kecamatan Kabupaten Batola
Usai kegiatan, Sekda Zulkipli memberikan pernyataan mengenai makna penting dari evaluasi ini:
“Hari ini adalah hari yang menentukan. Verifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi tolok ukur sejauh mana kita telah bekerja untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin menunjukkan konsistensi dan kesungguhan Batila dalam mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada anak.
“Kita berharap skor tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ini akan menjadi indikator nyata bahwa upaya kita dalam mewujudkan hak dan perlindungan anak benar-benar berdampak di lapangan,” pungkasnya.(adv/zai)
