PARINGIN, wasaka.id – Komisi III DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertempat di ruang rapat DPRD Balangan.
Rapat tersebut berlangsung 20-21 April 2026 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari dan dihadiri oleh anggota komisi serta perwakilan dari SKPD terkait.
Khususnya mitra kerja Komisi III seperti Bidang Umum, Kesra dan Protokol Sekretariat Daerah, dinas PUPR Perkim, dinas Perhubungan, dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dinas Sosial, Diskominfosan, dan BPBD.
Dalam rapat ini, Komisi III melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh dinas terkait selama tahun 2025.
Fokus pembahasan meliputi capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Ketua Komisi III, Hafiz Ansyari menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kami juga menyoroti beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Baca Juga : Komisi II DPRD Balangan Bahas LKPJ 2025, Fokus pada Sektor Ekonomi dan Pembangunan
Baca Juga : Komisi I DPRD Balangan Bahas LKPJ 2025 Bersama SKPD, Soroti Kinerja dan Pelayanan Publik
Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut antara lain pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi III.
Sementara itu, perwakilan SKPD menyampaikan paparan terkait capaian kinerja masing-masing serta memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan dan masukan dari anggota dewan.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Balangan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.(adv/jaw)
