PARINGIN, wasaka.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Disperindag Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (15/6).
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Sekretaris Disperindag Kabupaten Balangan, Arni, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik.
“Tujuan kegiatan ini adalah menjaring aspirasi dan masukan masyarakat sebagai dasar perbaikan pelayanan, mendorong akuntabilitas melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan terukur, serta meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan yang prima,” katanya.
Baca Juga : Kemenag Balangan Apresiasi Peran Guru RA dalam Membentuk Generasi Berkualitas
Arni menjelaskan, sebagian besar layanan Disperindag berkaitan dengan pengembangan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, berbagai program dan layanan terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan pelaku usaha di daerah.
“Melalui berbagai layanan yang diberikan, Disperindag terus berupaya mendorong UMKM agar semakin maju, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Sementara itu, pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Juragan Mandai Kalimantan, Abdul Hadi, mengapresiasi pelayanan yang selama ini diberikan Disperindag Balangan. Meski demikian, ia berharap kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan agar pelaku usaha memperoleh informasi yang lebih luas terkait program pemerintah.
“Harapan kami ke depan pelayanan publik terus ditingkatkan sehingga pelaku usaha lebih memahami berbagai program yang tersedia, termasuk bantuan dalam perpanjangan sertifikasi halal maupun perizinan usaha,” harapnya.
Melalui forum tersebut, Disperindag Balangan berharap dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha sekaligus menjadikan masukan yang diterima sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.(adv/wan)
