Home / Advertorial / DPRD Balangan

Senin, 6 Maret 2023 - 13:22 WIB

21 Sekolah TK di Balangan Diusulkan Menjadi Negeri, Anggota Komisi I DPRD Balangan: Siap Mendukung

Rapat bersama antara DPRD dan Disdikbud Kabupaten Balangan soal mengusulkan sekolah TK menjadi negeri. (Foto : Istimewa)

Rapat bersama antara DPRD dan Disdikbud Kabupaten Balangan soal mengusulkan sekolah TK menjadi negeri. (Foto : Istimewa)

PARINGIN, wasaka.id – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan mengadakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta bagian hukum Setda Kabupaten Balangan di ruang rapat DPRD kabupaten Balangan, membahas usulan 21 sekolah TK menjadi negeri, Senin (6/3).

Syahbuddin anggota DPRD dari Partai PKS saat diminta keterangan menjelaskan, bahwa salah satu pembahasan dalam rapat ini adalah terkait keinginan dari Disdikbud Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kualitas pendidik, salah satunya adalah dengan mengusulkan TK menjadi sekolah negeri di Kabupaten Balangan.

Baca Juga : DPRD Balangan Panggil Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bahas Soal Kebersihan

Saat ini sebanyak 11 sekolah TK yang sudah di negeri kan pada tahun 2021 dan terdapat 6 sekolah TK pembina sekabupaten Balangan. Di tahun 2023 ini ada 21 sekolah TK Se Kabupaten Balangan yang diusulkan berubah status menjadi negeri.

Anggota Komisi I DPRD Balangan itu mengungkapkan mendukung keinginan Disdikbud Balangan untuk menjadikan 21 Sekolah TK itu berstatus negeri.

Baca Juga : DPRD Balangan Berharap KNPI Bisa Jadi Wadah Perjuangan Kaum Muda, di Bumi Sanggam

Namun sebelum itu, Syahbuddin berpesan agar menyelesaikan dahulu tentang status kepemilikan lahan, jangan sampai ada lagi yang namanya hibah agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Balangan Minta Penampungan Sampah Dikelola dengan Baik

“Jika mendapati masalah status kepemilikan lahan ini segera sampai kan ke bupati bahwa ingin melakukan pembelian lahan untuk kepastian status kepemilikan, saya yakin bupati kita akan menyetujui nya,” sebutnya.

Lebih lanjut, Syahbuddin juga mengatakan tentang pembangunan atau rehab sekolah agar juga meperhatikan status kepemilikan lahan, jangan sampai angggaran sudah diturunkan oleh Pemerintah Daerah namun akhirnya bermasalah dengan hak kepemilikan lahan.(rins)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Komisi I DPRD Balangan Tanya Tata Kelola Kearsipan dan Kebijakan Yang Efektif

Advertorial

Pemkab Tanah Bumbu Sosialisasikan Perda Bantuan Keuangan Partai Politik

Advertorial

PLN Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik Se-Kawasan Versi Fortune 500 Asia Tenggara

Advertorial

Bupati Andi Rudi Latif Atensi Pelaksanaan Asta Pengelolaan Sampah Sekolah dan Kampus Kementerian LH

Advertorial

Di Hadapan Presiden, PLN Paparkan Konsep Transisi Energi Menuju COP28 Pada Acara Puncak Festival LIKE 2023

Advertorial

Bupati Kotabaru Kunjungi Kementrian PUPR Dorong Penyelesaian Pembangunan Pasar Kemakmuran

Advertorial

Dirut PLN “Jemput Bola” Hingga ke Perancis Bangun Kolaborasi Global Kembangkan Pembangkit Hidrogen

Advertorial

Sambut Hari Raya Idul Adha, DPD Golkar Kalsel Siapkan Pelaksanaan Ibadah Kurban