Home / Advertorial / DPRD Balangan

Senin, 6 Maret 2023 - 13:22 WIB

21 Sekolah TK di Balangan Diusulkan Menjadi Negeri, Anggota Komisi I DPRD Balangan: Siap Mendukung

Rapat bersama antara DPRD dan Disdikbud Kabupaten Balangan soal mengusulkan sekolah TK menjadi negeri. (Foto : Istimewa)

Rapat bersama antara DPRD dan Disdikbud Kabupaten Balangan soal mengusulkan sekolah TK menjadi negeri. (Foto : Istimewa)

PARINGIN, wasaka.id – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan mengadakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta bagian hukum Setda Kabupaten Balangan di ruang rapat DPRD kabupaten Balangan, membahas usulan 21 sekolah TK menjadi negeri, Senin (6/3).

Syahbuddin anggota DPRD dari Partai PKS saat diminta keterangan menjelaskan, bahwa salah satu pembahasan dalam rapat ini adalah terkait keinginan dari Disdikbud Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kualitas pendidik, salah satunya adalah dengan mengusulkan TK menjadi sekolah negeri di Kabupaten Balangan.

Baca Juga : DPRD Balangan Panggil Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bahas Soal Kebersihan

Saat ini sebanyak 11 sekolah TK yang sudah di negeri kan pada tahun 2021 dan terdapat 6 sekolah TK pembina sekabupaten Balangan. Di tahun 2023 ini ada 21 sekolah TK Se Kabupaten Balangan yang diusulkan berubah status menjadi negeri.

Anggota Komisi I DPRD Balangan itu mengungkapkan mendukung keinginan Disdikbud Balangan untuk menjadikan 21 Sekolah TK itu berstatus negeri.

Baca Juga : DPRD Balangan Berharap KNPI Bisa Jadi Wadah Perjuangan Kaum Muda, di Bumi Sanggam

Namun sebelum itu, Syahbuddin berpesan agar menyelesaikan dahulu tentang status kepemilikan lahan, jangan sampai ada lagi yang namanya hibah agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Balangan Minta Penampungan Sampah Dikelola dengan Baik

“Jika mendapati masalah status kepemilikan lahan ini segera sampai kan ke bupati bahwa ingin melakukan pembelian lahan untuk kepastian status kepemilikan, saya yakin bupati kita akan menyetujui nya,” sebutnya.

Lebih lanjut, Syahbuddin juga mengatakan tentang pembangunan atau rehab sekolah agar juga meperhatikan status kepemilikan lahan, jangan sampai angggaran sudah diturunkan oleh Pemerintah Daerah namun akhirnya bermasalah dengan hak kepemilikan lahan.(rins)

Share :

Baca Juga

Advertorial

PLN Pastikan Pasokan Listrik di Kalimantan Barat Aman Selama Ramadan dan Idul Fitri 1445 H

Advertorial

Sosialisasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Tanah Bumbu

Advertorial

Ikuti Pameran Nasional Kriya Nusantara 2023 di Jakarta, Ketua Umum Dekranasda Kotabaru Ingatkan Pengrajin Tetap Semangat

Advertorial

Pemkab Balangan Lepas 21 Peserta Program Kerja ke Jepang: Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

Advertorial

Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis hadiri Pelantikan Pengurus HMI cabang Kotabaru-Tanah Bumbu Periode 2025-2026

Advertorial

Hadiri Pelepasan Haji 2026, Ketua DPRD Balangan Ingatkan Jamaah Jaga Kesehatan

Advertorial

Pemkab Tanah Bumbu Raih Penghargaan TPAKD

Advertorial

Wabup Tanah Bumbu Ikuti Retreat di Akmil Magelang, Tampil Gagah dengan Seragam Militer