KOTABARU, wasaka.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan (Kalsel) Ariadi Noor menutup secara rapat koordinasi dalam memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (PPM) di Ballroom Hotel Grand Surya yang dihadiri Asisten bidang Kesra dan Pembangunan, Kadis Kominfo Kotabaru, Kamis (1/2).
Kepala BPPD Kalsel menyampaikan, kegiatan rakor tersebut diharapkan bisa memadu serasikan program-program kegiatan pembangunan terutama peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan dan pelaksanaan di Kotabaru serta di kabupaten lainnya.
“Ini juga sebagai bentuk silaturahmi yang lebih akrab lagi antar sesama insan Bappeda sehingga dengan kordinasi serta komunikasi bisa lebih terbuka dan lebih lancar,” ujarnya.
Ariadi Noor juga menyampaikan, dari hasil rakor ini terkait dengan kemiskinan extrim dan bagaimana bisa menuntaskan stunting sehingga melalui kegiatan tersebut benar menjalin keharmonisan antara provinsi serta kabupaten dan kota.
“Jadi kami ingin data-data pencapaian yang disebutkan tadi data faktual agar biasa melangkah lagi, lebih fokus agar pengentasan kemiskinan, stunting bisa lebih berhasil serta lebih efektif,” jelasnya.
Baca Juga : Gelar Rakor di Kotabaru, Bappeda Kalsel Mengajak Bersinergitas Dalam Perencanaan Pembangunan
Sementara dari hasil catatan rakor tersebut disimpulkan setidaknya ada 13 tugas tambahan (adhoc) yang menjadi tanggung jawab bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Guna menunjang penyelesaian tugas tambahan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota melalui optimalisasi forum komunikasi bidang PPM se Kalsel.
Sementara untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan data yang akurat. Penyediaan data melalui regsosek adalah langkah tepat yang sedang dilakukan. Namun, prosedur permintaan data yang rumit menghambat daerah dalam mendapat data tersebut. Sehingga, diperlukan rapat lebih lanjut dengan penyedia data (Bappenas) untuk mempercepat penerimaan data di daerah.
Dalam hal data regsosek masih belum didapatkan dan belum menjadi data sasaran penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan percepatan penyelesaiaan proses verifikasi dan validasi data P3KE untuk dijadikan sebagai sasaran maupun target dari program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pemangku penanggulangan kemiskinan.(rud)
