KOTABARU, wasaka.id – Setelah lama menunggu dan hamper tak ada kepastian, nelayan Kotabaru akhirnya mendapat sedikit napas lega. DPRD bersama Pemkab dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal.
Kesepakatan itu usai dilakukan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H Zaenal Arifin, Kepala KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin yang diwakili Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, Kasat Polairud Kotabaru M Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Dalam forum itu, Usman Pahero menyampaikan keluhan sudah lama dipendam nelayan, lantaran penerbitan dokumen kapal yang terkatung berbulan-bulan. Akibatnya, aktivitas melaut tertunda, biaya operasional membengkak, dan penghasilan nelayan ikut tergerus.
“Ini bukan sekadar soal kertas. Ini soal perut. Kalau kapal tidak bisa melaut, anak buah kapal dan keluarganya tidak makan,” tegas Usman.
Baca Juga : DPRD dan Pemkab Kotabaru Fasilitasi Solusi Kendala Dokumen Kapal Nelayan
Ia meminta kepastian waktu penyelesaian, bukan sekadar janji. Selama ini, koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait dinilai berjalan lambat dan berbelit.
Menanggapi keluhan itu, Kasi SHSK KSOP Batulicin, Afzhal, menyebut kendala yang dihadapi berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Jawaban itu justru memunculkan pertanyaan: jika persoalannya hanya soal administrasi, mengapa harus menunggu berbulan-bulan hingga nelayan terpaksa mengadu ke DPRD?
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H Zaenal Arifin, menyampaikan pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Baca Juga : Pemkab Kotabaru Koordinasikan Percepatan Program Sekolah Rakyat dengan Kementerian Sosial RI
Toleransi itu memang memberi ruang bernapas, tapi bukan solusi permanen. Setelah Desember, jika dokumen belum juga selesai, nelayan terancam kembali tidak bisa melaut.
Kasat Polairud Kotabaru, Iptu M Rifani, menyatakan dukungan terhadap koordinasi lintas instansi dalam membantu penyelesaian administrasi kapal nelayan sekaligus mendukung pengawasan aktivitas pelayaran.
Anggota DPRD pun menekankan, keterlambatan dokumen tidak hanya berdampak pada pemilik kapal, tetapi juga pada anak buah kapal dan keluarga nelayan yang menggantungkan hidup dari laut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Hj Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan, di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.(rez)
