PARINGIN, wasaka.id – DPRD Kabupaten Balangan menggelar Paripurna persetujuan bersama Kepala Daerah terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.
Paripurna yang berlangsung di uang sidang DPRD Balangan, dihadiri Bupati Balangan, Abdul Hadi, Selasa (14/11).
Sebagaimana disampaikan Bupati Balangan Abdul Hadi, tahun 2024 target APBD naik lagi menjadi Rp 3,7 Triliun. Hal itu kata dia, sangat fantastis jika dibanding dengan APBD Balangan pada 2021 sebesar Rp 1,3 Triliun
“Dengan tambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan pada 2024 APBD Balangan bahkan bisa mencapai Rp 4 Triliun,” katanya.
Pemerintah Daerah ditambahkan Abdul hadi juga sudah bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) agar meningkatkan potensi pendapatan daerah dan ditargetkan pada 2025 pendapatan daerah Kabupaten Balangan bisa mencapai Rp 5 Triliun.
“Saat ini pendapatan terbesar masih dari Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor pertambangan, selain DBH juga dari pembagian atas perubahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),” ungkapnya.
Baca Juga : DPRD Balangan Dengarkan Tanggapan Fraksi Terkait Raperda APBD Tahun 2024
Abdul Hadi menambahkan pihaknya juga meminta kepada kementerian untuk pembagian hasil 2,5 persen bisa dibagi secara proporsional yang dihitung secara by origen.
Diakhir tahun ini Bupati Balangan Abdul Hadi juga meminta seluruh SKPD untuk menghitung analisa realisasi belanja, sehingga posisi penyerapan belanja Kabupaten Balangan bisa di angka 75 hingga 80 persen.
Baca Juga : Ketua DPRD Balangan Ajak Pemuda Maknai Hari Sumpah Pemuda
Adanya beberapa program pembangunan prioritas yang mengalami kendala dalam penyelesaian juga akan dilanjutkan di 2024, sehingga tidak ada proyek mangkrak di Balangan.
“Puncak pembangunan akan sangat terasa pada 2024, proses pembangunan akan berlari kencang nantinya dan ini juga mendapat dukungan dari DPRD Balangan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan mengatakan dengan persetujuan Raperda APBD 2024 ini menjadi salah satu langkah untuk melakukan pengelolaan keuangan sehingga bisa dimaksimalkan untuk pembangunan daerah.
“Anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan juga bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh,” imbuhnya.(jaw)
